OKU – Plh.Danramil 403-12/Baturaja Kapten Inf Kasimin mewakili Dandim 0403/OKU Mengikuti Kegiatan Webinar Nasional Pilkada Berintegritas Secara Virtual di Wilayah II Sumsel, Kalteng, Banten, dan Sulteng yang diselenggarakan di Pendopo Bupati OKU. Kamis,(22/10/2020)
Di hadiri oleh Pjs. Bupat Oku, Kapolres Oku, Ketua KPU Oku, Ketua Banwaslu diwakili, Bpk H.Kurnia Aziz ( Bakal Calon Bupati ), Kasat Pol PP, Ka.Kesbang Pol, dan Sekretariat Pemda Oku.
Rangkaian acara Webinar dimulai dari paparan Plt. Gubernur, Pimpinan KPK, Ketua KPU dan Ketua Bawaslu dilanjutkan dengan tanya jawab, pembacaan Informasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Calon Kepala Daerah (Cakada), Pakta Integritas, diakhiri dengan Konferensi Pers.
Adapun Pakta Integritas Cakada dalam Webinar Nasional kali ini adalah tidak melakukan tindak pidana korupsi, tidak melakukan politik uang dalam pilkada, mendukung upaya Pendidikan Antikorupsi, penindakan dan Pencegahan Korupsi, patuh melaporkan LHKPN dan menolak Gratifikasi, membuat visi, misi program mencerminkan semangat antikorupsi, peduli kepada pemilih, merakyat dan berpihak pada keadilan, menghindari konflik kepentingan seperti kolusi dan nepotisme, bergaya hidup sederhana, melayani dan selesai dengan dirinya serta berani dan bertanggung jawab dalam setiap keputusan demi tegaknya integritas.
Plt. Gubernur Kalteng Habib Ismail Bin Yahya menyampaikan Tema Pilkada Serentak tahun 2020 di Prov. Kalteng adalah Peran Kepala Daerah Dalam Penanganan Covid-19 dan Dampak Sosial Ekonominya. Pilkada Serentak Tahun 2020 harus menghasilkan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah legitimate.
“Jadikan Pilkada sebagai ajang adu gagasan Pasangan Calon mengenai Covid-19 dan dampak sosial ekonominya. Calon Kepala Daerah wajib jadi influencer protokol kesehatan serta patuhi protokol kesehatan Pilkada aman Covid-19”, imbuhnya.
Habib Ismail Bin Yahya menekankan, pertama, agar masing-masing paslon menyiapkan bahan kampanye berupa masker, sarung tangan, handsanitizer, sabun cuci tangan dengan gambar dan/atau nomor urut paslon. Kedua, perlu adanya komitmen dan integritas dari para Paslon serta mematuhi kode etik dalam keikutsertaan pelaksanaan Pilkada serentak 2020 agar tercipta suasana yang kondusif.
Ketiga, para paslon berserta seluruh elemen harus menyatukan pemikiran dan tindakan di Daerah guna mewujudkan pelaksanaan Pilkada yang aman Covid-19 sesuai protokol kesehatan. Terakhir, untuk mencegah pelanggaran netralitas ASN agar tidak berpihak pada salah satu paslon dengan melakukan sosialisasi regulasi dan menegakkan kode etik ASN secara tegas dan konsisten.(Tim)
